Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman. (ist)KUTIM – Pencapaian kemandirian fiskal Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai masih minim. Menurut anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman meski usianya sudah memasuki 24 tahun, namun masih banyak tantangan yang menghambat kemajuan daerah di Kutai Timur.
“Meskipun Kutai Timur memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tetapi kita belum bisa mencapai kemandirian fiskal,” tuturnya.
Faizal menilai, Kutai Timur belum mampu mencapai kemandirian fiskal. Pasalnya masih sangat bergantung pada dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Bahkan hingga saat ini struktur APBD Kutai Timur, 90 persen bersumber dari DBH.
“Sementara pendapatan asli daerah (PAD) masih di angka Rp 200 hingga Rp 280 miliar saja. Jadi ini belum mampu mencapai kemandirian fiskal,” sebut Faizal.
Faizal menegaskan, ketergantungan pada sumber pendapatan dari pemerintah pusat adalah masalah yang harus segera diatasi. Pemerintah sudah seharusnya mencari opsi-opsi cara untuk memaksimalkan peningkatan PAD.
Sebab, ketimpangan besaran angka yang jauh antara perolehan PAD dan bantuan dana dari Pusat adalah masalah yang harus segera dirumuskan penyelesaiannya untuk menentukan langkah-langkah yang harus diterapkan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjangnya.
“Bayangkan kalau PAD cuma Rp 280 miliar. Sementara APBD Kutai Timur Rp 9,7 triliun. Artinya, dana bagi hasil yang mendominasi untuk daerah,” imbuhnya.
Ia berharap, pemerintah memiliki terobosan dan inovasi baru agar dapat memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Timur. Sebagai contoh yakni penarikan pajak dan retribusi daerah. (adv)
Tidak ada komentar