KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Samarinda di Sekretariat DPRD Kutim, Jumat (5/5/2023).
Basti Sangga Langi, Sekretaris Komisi A DPRD Kutim, menjamu rombongan dari DPRD Samarinda yang terdiri dari beberapa anggota dewan. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pokok pikiran (pokir) yang diterima oleh anggota DPRD Kutim.
“Dalam kunjungan mereka menanyakan tentang anggaran APBD dan pokir kami,” ungkap Langi kepada awak media, Sabtu (6/5/2023).
Basti juga menjelaskan bahwa APBD Kutim tahun 2023 mencapai Rp 5,9 Triliun, dengan jatah anggaran pokir sebesar Rp 5 miliar untuk setiap anggota DPRD. Anggaran pokir tersebut digunakan untuk pembangunan di wilayah dapil sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, rombongan DPRD Samarinda mengakui bahwa anggaran APBD Kutim dan pokir anggota dewan lebih besar daripada Kota Samarinda. Mereka tertarik untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan pokir.
Basti menjawab bahwa peningkatan anggaran APBD memungkinkan mereka untuk bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Kutim. Tidak semua program bisa diakomodir oleh pemerintah, sehingga melalui pokir inilah mereka berperan membantu masyarakat.
Setelah pembahasan yang konstruktif, DPRD Kota Samarinda akhirnya meninggalkan Sekretariat DPRD Kutim pada siang harinya. Dalam perbincangan tersebut, terdapat beberapa saran dan masukan tentang peningkatan pokir dan pentingnya sinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah.
“Penting bagi kami untuk menjalin sinergi yang baik dengan pemerintah dalam rangka membangun daerah. Kami akan terus berupaya meningkatkan peran pokir dalam mewujudkan aspirasi masyarakat,” ujar Langi.
Kunjungan studi banding ini memberikan manfaat bagi DPRD Samarinda dalam hal pengelolaan pokir dan meningkatkan kinerja anggota dewan. Selain itu, kunjungan tersebut juga memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah dalam upaya memajukan daerah.
DPRD Kutim berhasil dalam mengelola pokir dan anggaran APBD, dan hal ini menjadi contoh yang baik bagi daerah lain. Dengan saling berbagi pengalaman, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang lebih baik dan masyarakat yang sejahtera.
Kunjungan studi banding DPRD Samarinda ini menunjukkan pentingnya pertukaran informasi dan pembelajaran antar lembaga legislatif