KUTAI TIMUR – Masalah distribusi beasiswa yang tidak merata dan informasi pendidikan yang minim menjadi sorotan utama masyarakat Kutai Timur (Kutim). Menanggapi keluhan ini, DPRD Kutim bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) meluncurkan inisiatif baru untuk memperbaiki transparansi dan komunikasi terkait beasiswa dan isu pendidikan lainnya.
Anggota DPRD Kutim, Leni Angriani, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dalam distribusi beasiswa serta memperbaiki saluran informasi antara dinas pendidikan dan masyarakat.
“Kami menyadari adanya ketidakmerataan dalam distribusi beasiswa dan kurangnya informasi mengenai program-program ini. Oleh karena itu, kami akan mengadakan pertemuan rutin dengan Disdikbud untuk mencari solusi yang efektif,” kata Leni dalam pernyataannya baru-baru ini.
Leni menambahkan bahwa pertemuan ini akan fokus pada memastikan transparansi dalam alokasi beasiswa dan memperbaiki komunikasi antara dinas dan masyarakat. “Ini termasuk memastikan semua pihak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai beasiswa yang tersedia,” jelasnya.
Selain itu, DPRD Kutim berkomitmen untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat diterima di sekolah swasta dengan dukungan beasiswa jika diperlukan.
“Pendataan ini sangat penting untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah. Kami akan segera memulai proses ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah dan pemerintah desa,” tegas Leni.
Melalui upaya ini, DPRD dan Disdikbud berharap dapat memberikan solusi cepat dan tepat untuk masalah akses pendidikan dan memastikan bahwa semua anak di Kutim mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan kolaborasi yang baik dan pendataan yang akurat, diharapkan tidak ada anak yang tertinggal dalam pendidikan formal. (*)