BONTANG – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Abdul Haris meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, agar menangani stunting dengan serius.
Pasalnya, berdasarkan data hasil SKI, di tahun 2022 stunting Kota Bontang berada di angka 21 persen. Lalu, di tahun 2023 melonjak naik hingga 27,4 persen.
Baca juga: DPRD dan Wali Kota Bontang Tandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024
Hal ini pun mendapat atensi dari Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur. Ia menyoroti kenaikan angka prevalensi stunting di Kota Bontang 6,4 persen.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta pemkot untuk merancang program yang bisa menangani kasus stunting secara maskimal.
“Angka kenaikan stunting di Bontang paling tinggi di Kalimantan Timur, maka saya minta pemerintah melalui OPD terkait harus fokus dalam membuat program,” ujarnya, belum lama ini.
Abdul Haris menginginkan adanya konsistensi dalam penurunan stunting. Tidak hanya dalam jangka waktu tertentu saja, namun harus mencapai target.
Walaupun berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Bontang menunjukkan pada semester awal 2024, stunting telah turun hingga 18 persen.
Baca juga: Guntung Masih Jadi Langganan Banjir, Abdul Samad Sarankan Lakukan Normalisasi Rutin
“Angka stunting itu harus stabil, ga bisa tiba-tiba naik atau turun. Kalau bisa capai target 14 persen bahkan dibawahnya lagi,” katanya.
Dirinya menegaskan kepada pemerintah dapat membuatkan program-program yang maksimal untuk hadapi tingginya angka stunting.
Ini juga menjadi upaya dari pemerintah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jika stunting masih tinggi, Ia rasa visi misi ini akan sulit tercapai di masa depan.
Tidak ada komentar