BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang, mendapati namanya tercatat sebagai salah satu warga miskin di Kota Bontang, menimbulkan kejutan dan pertanyaan terkait validitas data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini.
Dalam keterangannya pada Kamis (23/11/2023), BW mengungkapkan keraguan terhadap proses pendataan yang dilakukan oleh BPS. “Berbicara data, seharusnya tidak bisa asal-asalan, terutama saya tidak pernah merasa dikunjungi atau didata oleh BPS,” ujarnya.
Menurut BW, informasi yang disajikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) tidak mencerminkan fakta di lapangan. “Saya tidak merasa kaya, tapi saya dan keluarga tidak pernah didatangi oleh petugas, bisa dikatakan data yang ada di BPS ini tidak akurat,” tegasnya.
Politikus NasDem ini juga menyoroti bahwa tidak hanya dirinya sebagai anggota DPRD yang mengalami kejadian serupa. Beberapa orang dengan profesi berbeda, seperti pengusaha atau ASN, juga tercatat sebagai warga miskin.
“Malah yang seharusnya tercatat sebagai warga miskin, tapi masuk di kategori orang mampu,” tambahnya
BW mendesak agar BPS melakukan pengecekan keabsahan data untuk memastikan akurasi dan keberlanjutan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia berharap tidak ada permainan data yang dilakukan oleh instansi terkait.
Di sisi lain, Kepala Dinsos-PM Kota Bontang, Bahtiar Mabe, menjelaskan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh kesalahan teknis dalam pengolahan data dan bukan karena unsur kesengajaan.
“Itu data dari BPS, tapi BPS belum melakukan publikasi,” terangnya.
Bahtiar menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan validasi ulang terhadap data yang tidak sesuai, dan mengeluarkan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria sebagai warga miskin, sehingga data yang dihasilkan dapat lebih akurat. (adv)