Pemkab Kukar Matangkan Persiapan Sekolah Rakyat untuk 2.500 Siswa
Kepala Dinsos Kukar, Rinda Desianti.
MEMONESIA.COM, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan lahan sekitar tujuh hektare di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Fasilitas pendidikan yang direncanakan menampung hingga 2.500 siswa dari keluarga kurang mampu tersebut kini dalam tahap pemenuhan kesiapan lahan dan administrasi.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Rinda Desianti, mengatakan pemerintah daerah telah menuntaskan berbagai persiapan yang menjadi tanggung jawab kabupaten. Selain menyediakan lahan, Pemkab Kukar juga melengkapi administrasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait kelanjutan rencana pembangunan.
“Untuk Sekolah Rakyat, insyaallah kita sudah siap. Kesiapan tersebut mencakup aspek fisik maupun administrasi. Lokasinya berada di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, dengan luas sekitar 7 hektare,” ucap Rinda kepada awak media di Tenggarong, Selasa (10/11/2026).
Dalam perkembangan perencanaan, kapasitas Sekolah Rakyat di Kukar mengalami peningkatan. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Dinsos, daya tampung yang semula dirancang untuk 1.500 orang kini bertambah menjadi 2.500 orang.
Perubahan kapasitas tersebut turut memengaruhi rancangan bangunan. Gedung yang sebelumnya direncanakan terdiri atas dua lantai kini disiapkan menjadi empat lantai untuk mengakomodasi jumlah siswa yang lebih besar.
“Berdasarkan informasi terakhir yang saya terima, kapasitas Sekolah Rakyat tersebut mengalami peningkatan. Awalnya direncanakan untuk menampung 1.500 orang, tetapi sekarang meningkat menjadi 2.500 orang. Bangunannya juga mengalami perubahan, dari yang semula direncanakan dua lantai menjadi empat lantai,” ungkap Rinda.
Program pendidikan tersebut menyasar anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2. Sasaran ini mencakup masyarakat yang berada dalam dua kelompok terbawah pada pemeringkatan kesejahteraan.
“Khusus untuk anak-anak yang akan bersekolah di sana, mulai dari jenjang SD hingga SMA, sasaran penerimanya adalah masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2,” terangnya.
Meski persiapan daerah telah dilakukan, pembangunan masih menunggu kepastian alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Rinda menyebut pendanaan tersebut menjadi tahapan yang diperlukan sebelum proyek memasuki proses konstruksi.
“Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Insyaallah, kita tinggal menunggu anggaran dari pemerintah pusat untuk memulai pembangunannya,” jelasnya.
Rinda menegaskan, penentuan kapasitas dan kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan kewenangan Kemensos. Sementara pemerintah kabupaten berperan mendukung pelaksanaan program melalui pemenuhan kebutuhan yang menjadi tanggung jawab daerah.
“Kapasitas sekolah memang ditentukan oleh Kemensos. Kami di tingkat kabupaten hanya bertindak sebagai pelaksana,” tegasnya.
Ia menyebutkan, selain Samarinda, Kukar termasuk daerah di Kalimantan Timur yang dinilai telah siap untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Seluruh pembiayaan pembangunan fasilitas tersebut direncanakan bersumber dari pemerintah pusat.
“Di antara kabupaten/kota lainnya, selain Samarinda, Kukar termasuk daerah yang sudah siap untuk dibangunkan Sekolah Rakyat. Seluruh anggaran pembangunan tersebut berasal dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Di luar persiapan pembangunan di Muara Badak, Dinsos Kukar juga merencanakan penempatan 26 anak untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Palaran, Kota Samarinda. Namun, pemberangkatan yang direncanakan pada 2026 tersebut belum terlaksana karena keterbatasan pasokan air di lokasi tujuan, yang menurut Rinda turut dipengaruhi kondisi musim kemarau.
“Namun, sebelumnya ada sekitar 26 anak yang sebenarnya kami rencanakan untuk dititipkan bersekolah di Sekolah Rakyat yang ada di Palaran pada tahun ini. Sampai sekarang, anak-anak tersebut belum diberangkatkan ke sana karena adanya keterbatasan pasokan air,” jelasnya.
Dengan kesiapan lahan dan administrasi yang telah dipenuhi, Pemkab Kukar kini menunggu kepastian anggaran pemerintah pusat agar rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Muara Badak dapat berlanjut. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kukar.(Adv/Ns)
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar