Update Korban Banjir Sumatera: 995 Jiwa Meninggal, 226 Hilang

MEMONESIA.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap lonjakan signifikan korban jiwa akibat rangkaian banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hingga Jumat (12/11/2025) sore, jumlah korban meninggal tercatat mencapai 995 orang, sementara 226 warga masih dinyatakan hilang.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut angka tersebut masih berpotensi berubah seiring berjalannya proses pencarian dan identifikasi di lapangan.

“Saat ini total ada 995 korban meninggal dunia di tiga provinsi,” ujar Muhari dalam konferensi pers daring.

BNPB juga mencatat jumlah warga yang masih hilang mengalami peningkatan dari data sebelumnya, yakni dari 222 orang menjadi 226 orang. Di sisi lain, jumlah pengungsi tercatat stabil di angka 884.889 jiwa yang tersebar di ratusan titik pengungsian dengan kondisi beragam.

Menurut Muhari, fokus pemerintah saat ini tidak hanya pada pencarian korban, tetapi juga percepatan distribusi logistik serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penyintas. Kebutuhan mendesak meliputi air bersih, makanan siap saji, obat-obatan, hingga layanan kesehatan darurat.

Ia menambahkan, data korban meninggal masih dalam tahap penyesuaian karena pemerintah daerah mulai melakukan verifikasi berbasis data kependudukan atau by name, by address.

“Kami menemukan adanya beberapa jenazah yang ternyata berasal dari area pemakaman luas yang ikut tergerus banjir. Setelah dicek dengan data kependudukan, sejumlah nama dalam daftar korban ternyata sudah meninggal sebelum bencana,” ungkapnya.

Proses verifikasi tersebut diperkirakan akan menghasilkan data yang lebih akurat dalam beberapa hari ke depan. BNPB menyebut sejumlah kabupaten mulai mengirimkan pembaruan data korban berdasarkan pencocokan catatan sipil.

“Mulai besok, beberapa kabupaten kemungkinan sudah mulai mengirimkan data terbaru berdasarkan catatan sipil,” kata Muhari.

Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak 24 November 2025 di tiga provinsi Sumatera ini dinilai bukan semata dipicu curah hujan tinggi. Sejumlah pakar menilai peristiwa tersebut merupakan hasil interaksi kompleks antara dinamika atmosfer, perubahan lingkungan, serta menurunnya daya dukung wilayah.

Ketua Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Muhammad Rais Abdillah menjelaskan Sumatera bagian utara saat ini berada pada puncak musim hujan dengan karakteristik dua puncak hujan dalam setahun.

Pada periode tersebut, curah hujan harian tercatat melampaui 150 milimeter. Bahkan, beberapa stasiun BMKG mencatat intensitas hujan hingga 300 milimeter dalam 24 jam, mendekati level hujan ekstrem yang pernah memicu banjir besar di Jakarta tahun 2020.

Selain faktor hujan, fenomena atmosfer skala regional turut memperkuat pembentukan awan hujan. Rais menyebut pada 24 November terbentuk vortex di wilayah Semenanjung Malaysia yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka.

Meski tidak sekuat siklon di Samudra Hindia, sistem tersebut cukup untuk meningkatkan suplai uap air dan memperluas area presipitasi. Indikasi cold surge vortex serta sistem skala meso juga mempercepat pembentukan awan konvektif dengan intensitas tinggi.

Dari sisi lingkungan dan tata ruang, kerusakan lahan disebut memperparah dampak bencana. Dosen Teknik Geodesi dan Geomatika ITB Heri Andreas menegaskan bahwa besarnya banjir tidak hanya ditentukan oleh intensitas hujan.

“Banjir bukan semata tentang hujan. Yang lebih menentukan adalah bagaimana permukaan bumi menerima, menyerap, dan mengalirkan air,” tegasnya.

Heri menjelaskan kawasan berhutan memiliki kemampuan infiltrasi air yang tinggi. Namun, alih fungsi lahan menjadi permukiman, perkebunan intensif, maupun area terbuka menyebabkan daya serap tanah menurun drastis. Kondisi tersebut membuat air hujan langsung melimpas ke sungai, meningkatkan debit secara tiba-tiba dan memicu banjir bandang.

Ia juga menyoroti masih lemahnya peta bahaya banjir di Indonesia akibat keterbatasan data geospasial dan pemodelan. Padahal, menurutnya, perencanaan tata ruang berbasis risiko menjadi kunci utama untuk mencegah bencana serupa kembali terulang.