Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi.Sangatta – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) tengah menyiapkan dua program baru yang akan resmi dijalankan mulai 2026. Program AKSIS dan Sekolah Lansia ini menjadi strategi tambahan untuk memperkuat gerakan perang melawan stunting, sekaligus mengatasi persoalan pemberdayaan masyarakat yang sering berjalan setengah matang.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa AKSIS—singkatan dari Akademik, Kolaborasi, Penanganan Kemiskinan dan Stunting—akan menjadi forum kerja lintas instansi dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting. Satu angkatan akan diisi 30 peserta dari OPD terkait, didampingi Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui pelatihan berbasis kelas.
“Lewat AKSIS, kita akan duduk bersama membedah data dan program agar lebih terintegrasi menuju satu tujuan, yaitu percepatan penurunan stunting,” ucapnya. Program ini diharapkan bisa memutus kebiasaan kerja sektoral yang selama ini menghambat percepatan penanganan.
Di luar itu, DPPKB juga menyiapkan Sekolah Lansia sebagai pengembangan dari program nasional Sidaya (Lansia Berdaya). Program ini berjalan selama satu tahun, berisi pemeriksaan kesehatan, senam lansia, pelatihan keterampilan, hingga edukasi produktivitas. Seluruh peserta akan diwisuda, menandai pendekatan yang lebih serius dibanding program serupa yang biasanya hanya berupa kegiatan sesaat.
Sekolah Lansia akan digelar melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kutim menggunakan fasilitas SKB dan PKBM. Tahap awal difokuskan di Sangatta Utara sebelum diperluas ke kecamatan lainnya.
Mulai 2026, DPPKB juga memproyeksikan perluasan Sekolah Siaga Kependudukan ke seluruh 18 kecamatan. Pelaksanaan program ini memungkinkan setelah instansi tersebut mendapatkan mandatori anggaran pendidikan untuk pertama kalinya sejak berdiri—indikasi bahwa dukungan fiskal terhadap isu kependudukan mulai diperkuat.
Seluruh program ini sejalan dengan prioritas Bupati Kutim, mulai dari Jemput Bola Pendidikan Nonformal hingga percepatan penanganan stunting dan kemiskinan. Namun, Junaidi menegaskan bahwa keputusan intervensi tetap bersandar pada kualitas data lapangan.
DPPKB mengandalkan data BINA Bangga Kencana BKKBN serta data keluarga berisiko stunting melalui aplikasi Siga Mobile dengan fitur Elsimil. Data tersebut mencakup kondisi rumah, akses air bersih, fasilitas sanitasi, hingga penggunaan alat kontrasepsi.
“Dari data itu kita bisa tahu siapa yang membutuhkan rumah layak huni, toilet, air bersih, atau termasuk kelompok rentan. Bahkan terlihat siapa yang masih memakai alat kontrasepsi tradisional sehingga program KB bisa lebih tepat sasaran,” terangnya.
Junaidi memastikan seluruh pelatihan kader mulai tahun depan tidak lagi digelar di hotel. Kegiatan akan dipindah ke kecamatan atau zona terdekat agar peserta bisa melihat langsung kondisi lapangan dan melibatkan stakeholder maupun perusahaan.
“Kami ingin semua layanan dan pelatihan tepat sasaran. Pendekatannya harus langsung ke masyarakat agar hasilnya nyata,” pungkasnya.
Tidak ada komentar