Salehuddin Minta Pembahasan Kenaikan UMP Kaltim Dipercepat

Anggota DRPD Kaltim, Salehuddin. (ist)

Memonesia.com – Legislator Karang Paci Salehuddin, menyoroti pentingnya melakukan percepatan pembahasan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya dengan penyesuaian tepat, pekerja akan mendapatkan upah sesuai kebutuhan hidupnya.

Tidak hanya itu, peningkatan UMP merupakan harapan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih manusiawi bagi pekerja. Kenaikan UMP tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengakui nilai pekerja sebagai bagian integral dari pembangunan.

“Saya harap pembahasan UMP di Kaltim bisa berlangsung lebih cepat, kan lebih cepat lebih bagus. Semoga lebih manusiawi, menyentuh keadilan bagi para pekerja. Karena, UMP yang dihasilkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Bumi Etam,” ungkapnya, Kamis (16/11/2023).

Mengacu pada mekanisme nominal UMP, Salehuddin menyatakan bahwa prosedurnya sudah diatur sesuai regulasi dan pandangan dari pihak terkait. Namun, politikus Golkar itu menekankan agar tetap mempertimbangkan kenaikan UMP di Bumi Mulawarman.

Tentu bukan tanpa sebab ia menginginkan hal itu. Melainkan, karena melihat dari dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang cenderung naik, serta tren kenaikan harga sembako yang dominan.

“Semoga ada kenaikan mengingat terjadinya dampak-dampak peningkatan harga BBM dan sembako yang cenderung naik. Hampir tidak ada bahan pokok yang turun betul, tidak ada. Akan tetapi kecenderungannya naik, apalagi mendekati hari raya dan momen-momen tertentu,” jelasnya, di Gedung B Kompleks DPRD Kaltim jalan Teuku Umar, Samarinda.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim itu menegaskan bahwa persoalan ini seharusnya bisa menjadi pertimbangan bagi dewan pengupahan dan pemerintah provinsi untuk melakukan kajian mendalam guna mencapai kesepakatan terkait UMP.

“Saya pikir ini menjadi pertimbangan bagi dewan pengupahan untuk melakukan kajian sekaligus juga pemerintah provinsi agar dapat menyepakati UMP tadi, sesuai kebutuhan para pekerja dan kondisi ekonomi di Kaltim,” tegasnya. (adv)