Persoalan Overload PPDB SMA/SMK di Kutim, Yuli Sa’pang : Kita Usahakan Bangun Sekolah Baru

KUTIM – Problematika seputar penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK terus meningkat akibat ketidakseimbangan antara kapasitas sekolah dan jumlah pendaftar.

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Yuli Sa’pang, mengungkapkan bahwa beberapa warga telah mengadukan permasalahan PPDB yang belum terselesaikan dengan baik kepada DPRD. Keluhan tersebut berkaitan dengan keterbatasan ruang kelas sekolah dan jumlah pendaftar yang berlebih.

Yuli Sa’pang menyampaikan hal ini kepada media setelah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) mengenai PPDB tingkat SMA dan SMK di Kantor DPRD Kutim. Menurutnya, situasi ini sangat mengkhawatirkan, terutama ketika terdapat sekolah yang kekurangan ruang kelas. Lebih lanjut, melihat besarnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kutim semakin memperuncing permasalahan ini.

“Kami tidak ingin masalah ini terus berulang dan menarik perhatian publik,” tegas Yuli.

Ia bahkan menyatakan bahwa meskipun telah mencoba mendaftarkan anak ke sekolah tersebut, hasilnya tidak memuaskan. Hal ini disebabkan oleh sistem penerimaan peserta didik yang menggunakan teknologi canggih.

“Tentu saja, jika semuanya berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Namun, yang harus difokuskan saat ini adalah bagaimana meningkatkan kapasitas sekolah agar semua anak dapat bersekolah, karena mereka harus bersekolah. Tidak ada pilihan lain,” tegasnya.

Yuli berharap agar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah II Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk Kota Bontang dan Kutim, dapat bekerja sama secara sinergis.

“Kami berharap semua pihak, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, Kepala UPTD Wilayah II Kaltim, Wagiman, dan DPRD Kutim, dapat menyampaikan permasalahan ini kepada pemerintah provinsi Kaltim,” harapnya.

Yuli menyatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan mencari lahan kosong di Kecamatan Sangatta Selatan (Sangsel) untuk pembangunan sekolah baru.

“Kami akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah terkait dengan proyek pembangunan tersebut. Kami juga akan membahas persiapan lahan dan proses pembebasan lahan,” pungkasnya