KUTIM – Mengacu pada tahun 2022 yang meninggalkan sejumlah anggaran yang belum terserap, Pemkab Kutim tampaknya kurang memiliki motivasi untuk mengubah strategi penyerapan anggaran. Hal ini menjadi sorotan anggota DPRD Kutai Timur Hepnie Armansyah.
Ia mengkritik strategi penyerapan anggaran Pemkab Kutim yang menurutnya masih belum maksimal. Menurutnya, menjelang akhir semester pertama tahun ini, masih terdapat banyak anggaran yang masih mengendap dalam APBD Kutim 2023.
“Hal-hal seperti ini sama dengan tahun lalu, di mana pada pertengahan tahun tidak ada program kegiatan, dan nanti semua dipadatkan dalam APBD Perubahan,” ujarnya belum lama ini.
Dengan besarnya anggaran dalam APBD Kutim 2023, Hepnie memprediksi bahwa kejadian tahun sebelumnya akan terulang, di mana banyak anggaran tidak dapat terserap dengan maksimal.
“Saya merasa pesimis bahwa anggaran akan terserap dengan maksimal, terutama jika pembangunan proyek belum dimulai hingga saat ini,” ucapnya.
Ia menyoroti kurangnya perencanaan pemerintah terkait waktu dan kendala dalam pengerjaan proyek. Pada tahun sebelumnya, terjadi mandeknya pengerjaan proyek oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akibat keterbatasan material.
Mengingat pengalaman tersebut, seharusnya pemerintah lebih berupaya mempercepat pengerjaan proyek. Di wilayah Kalimantan Timur, semua daerah mengalami peningkatan alokasi APBD, yang berarti peningkatan pula dalam pengerjaan fisik.
“Dengan naiknya semua APBD, tentu saja ada banyak anggaran yang dialokasikan untuk pengerjaan fisik. Namun, pemerintah daerah tidak mempertimbangkan kelangkaan material di Kaltim,” ungkap Hepnie.
Pengerjaan proyek pembangunan seharusnya sudah dimulai sejak bulan Februari atau Maret 2023 untuk menghindari terulangnya kejadian di mana banyak anggaran yang tidak terserap dengan maksimal.
Berkaca dari peristiwa tersebut, Hepnie Armansyah juga menekankan perlunya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul selama pengerjaan proyek. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan terjadinya keterlambatan dan penundaan dalam penyerapan anggaran.
Selain itu, Hepnie juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien sangat penting dalam mencapai hasil yang maksimal. Pemkab Kutim perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme penyerapan anggaran yang ada. Upaya perbaikan perlu dilakukan agar anggaran dapat terserap dengan tepat waktu dan dengan hasil yang optimal.