KUTAI TIMUR – Permasalahan penerimaan calon peserta didik baru di SMA dan SMK negeri Sangatta mencapai titik krusial. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), sejumlah orang tua siswa mengeluhkan keterbatasan kuota yang menyebabkan anak-anak mereka tidak diterima di sekolah-sekolah tersebut, meski telah mendaftar lebih awal.
Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan Ipui, menegaskan bahwa masalah ini akan terus berlanjut jika tidak ada upaya serius untuk menambah fasilitas pendidikan. “Seperti yang disampaikan oleh kepala dinas tadi, solusinya adalah membangun unit atau sekolah baru. Tanpa pembangunan sekolah baru, sulit bagi kita mengatasi masalah ini,” kata Yan di Ruang Sidang Hearing Kantor DPRD Kutim pada Rabu (3/7/2024).
Yan menambahkan, penyelesaian masalah ini juga harus melibatkan pemerintah provinsi karena mereka memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan kebijakan pendidikan. “Saya minta laporan rinci dari UPT agar kita bisa koordinasi dengan provinsi. Ini bukan ranah kita sepenuhnya, jadi kita akan perjuangkan di tingkat provinsi,” ungkap Yan.
Selain penambahan gedung, Yan menyoroti kebutuhan akan tenaga pengajar baru. “Dengan adanya sekolah baru, tentunya kita juga akan membutuhkan banyak guru baru. Setiap tahun selalu ada lulusan baru, jadi saya yakin kita tidak akan kekurangan tenaga pengajar, asalkan ada komitmen dari pemerintah,” jelasnya.
Yan juga menekankan pentingnya membangun pendidikan yang layak sebagai kewajiban negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. “Ini merupakan tanggung jawab dasar negara dalam melayani masyarakat. Sudah seharusnya kita memperjuangkan hal ini,” tegas Yan.
RDP kali ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan akan penambahan fasilitas pendidikan di Sangatta. DPRD Kutim berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas, demi terciptanya pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak di Kabupaten Kutai Timur. (*)