Julfiansyah Soroti Penempatan Jabatan Dinilai Tidak Akurat di Kutai Timur
Anggota DPRD Kutim, Julfansyah.“Penempatan jabatan seharusnya berdasarkan keahlian dan pengalaman. Namun, yang terjadi saat ini, banyak posisi diberikan tanpa mempertimbangkan hal itu,” ujar Julfiansyah kepada media, belum lama ini.
Ia juga menyoroti adanya dugaan praktik tidak sehat dalam proses pengisian jabatan. Menurutnya, beberapa jabatan strategis diduduki oleh pihak-pihak yang memperoleh posisi melalui mekanisme yang tidak transparan.
“Banyak laporan bahwa jabatan tertentu bisa didapat dengan cara bayar. Akibatnya, posisi itu dipegang oleh orang yang tidak punya latar belakang di bidangnya,” jelasnya.
Julfiansyah menegaskan bahwa praktik semacam ini bukan hanya melanggar prinsip meritokrasi, tetapi juga merugikan masyarakat. Ia khawatir ketidakakuratan dalam penempatan pejabat akan berdampak langsung pada buruknya kualitas pelayanan publik dan pengelolaan daerah.
“Jika situasi ini terus dibiarkan, maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin terabaikan, dan potensi daerah tidak akan berkembang maksimal,” imbuhnya.
Dalam pandangannya, reformasi sistem penempatan jabatan adalah langkah mendesak yang harus dilakukan. Ia meminta pemerintah daerah untuk mengedepankan transparansi dan objektivitas dalam seleksi jabatan, memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang yang kompeten dan berintegritas.
“Orang yang tepat di tempat yang tepat. Prinsip itu yang harus dijalankan kalau kita ingin meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Julfiansyah.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Julfiansyah mengingatkan bahwa anggaran besar yang dimiliki daerah harus dimanfaatkan dengan maksimal, terutama melalui penguatan sumber daya manusia yang profesional.
“Anggaran besar itu percuma kalau tidak didukung oleh SDM yang kompeten. Semua kebijakan dan program akan berujung sia-sia,” katanya.
Julfiansyah berharap evaluasi menyeluruh terhadap sistem penempatan jabatan segera dilakukan. Ia optimistis, dengan perbaikan sistem, kinerja pemerintah daerah dapat meningkat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kutai Timur.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi soal masa depan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Tidak ada komentar