Jalan Nasional di Kaltim Tak Kunjung Bagus, Anggota DRPD Kaltim Beri Komentar Tegas

Memonesia.com – Beberapa ruas jalan di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami kerusakan. Hal ini mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kaltim, Syafruddin.

Politisi yang akrab disapa udin itu mengatakan, akibat jeleknya infrastruktur jalan, banyak warga yang dirugikan. Baik itu dirugikan dari sektor ekonomi maupun sektor lainnya.

Baca Juga

Sudah 22 Negara Stop Ekspor Pangan, Wakil Ketua DRPD Kaltim : Penting Kembangkan Sektor Pertanian

04 Nov 2023

Untuk itu, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta keseriusan pihak terkait menangani pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Benua Etam.

“Dengan infrastruktur jalan dan pengelolaan ekonomi yang baik, tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan signifikan. Dan selama ini, hal itu kurang dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Timur,” kata Syafruddin, Senin (6/11/2023).

Untuk itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim itu melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah Kalimantan Timur untuk membahas upaya perbaikan infrastruktur jalan rusak di provinsi Kaltim.

Baca Juga

Anak Muda Kaltim Kurang Tertarik pada Pertanian: Wakil Ketua DPRD Menyoroti Isu Penting

01 Nov 2023

Pria kelahiran Bima itu mengungkapkan banyak ruas jalan provinsi di Kaltim yang rusak berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya agar ruas jalan tersebut menjadi jalan nasional agar mendapatkan anggaran yang lebih besar dan perbaikan yang lebih cepat.

“Pembangunan infrastruktur jalan akan kami perjuangkan, karena bagaimana pun juga infrastruktur jalan di Kaltim harus terbangun dengan baik,” ucapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kaltim itu menjelaskan pemerintah mestinya berfikir jangka panjang soal pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kaltim.

“Pemerintah seharusnya memikirkan jangka panjang soal infrastruktur jalan di Kaltim. Program-program pemerintah terkait harusnya lebih menfokuskan bagaimana kebermanfaatan yang diberikan terhadap masyarakat,” terangnya.

Anggota komisi III DPRD Kaltim itu mendorong rancangan kerja Dinas PUPR-PERA Kaltim benar-benar dirasakan masyarakat. “Jadi jangan hanya asal membangun. Namun kebermanfaatan tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh ia mengatakan beberapa ruas jalan provinsi di Kaltim yang rusak, seperti di kota Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur.

“Pemerintah seharusnya gerak cepat menangani pembangunan infrastruktur jalan itu. Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim pada 2024. Apalagi, Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN),” pungkasnya. (adv)