DPRD Kutim Soroti Tingginya Pengangguran dan Sistem Penerimaan Tenaga Kerja Lokal
KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Fitriyani, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai tingginya angka pengangguran yang menjadikan Kutim sebagai daerah dengan angka pengangguran kelima tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Ia menilai perlu ada regulasi yang lebih manjur untuk memastikan tenaga kerja lokal mendapat kesempatan yang adil. Pasalnya, sejauh ini masalah upaya-upaya dalam menekan angka pengangguran masih jauh terbilang efektif.
Baca juga: Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna
Fitriyani menekankan pentingnya penerapan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa 70 persen dari total tenaga kerja harus berasal dari warga lokal. Sayangnya, menurutnya, aturan tersebut belum diterapkan secara efektif.
“Perda Ketenagakerjaan sudah ada, yang menyebutkan bahwa 70 persen dari tenaga kerja harus terdiri dari warga lokal. Namun, realisasi di lapangan belum memenuhi harapan,” ujar Fitriyani saat diwawancarai beberapa waktu lalu.
Ia mendorong pemerintah untuk menyederhanakan proses rekrutmen tenaga kerja dengan menggunakan sistem satu pintu melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kutim. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi dapat memanfaatkan kesempatan kerja dengan lebih baik.
“Kami mengusulkan agar seluruh proses penerimaan tenaga kerja dilakukan melalui Disnaker Kutim. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga Kutim mendapatkan kesempatan yang sesuai dengan keterampilan mereka,” tambahnya.
Baca juga: DPRD Kutai Timur Fokus Peningkatan PAD Melalui Pajak dan Retribusi Parkir
Meskipun demikian, Fitriyani mengakui bahwa beberapa perusahaan yang beroperasi di Kutim sudah mematuhi regulasi terkait ketenagakerjaan. Ia berharap agar komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat ditingkatkan untuk memastikan peraturan ini diterapkan secara konsisten.
“Penting untuk meningkatkan komunikasi agar semua pihak memahami dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan dengan baik,” tutupnya.
No Comments