BANDUNG – Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai dari unsur pimpinan hingga anggota mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digelar selama 3 hari, mulai tanggal 17 hingga 20 Mei 2023 di Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Joni, selaku Ketua DPRD Kutim yang juga tergabung dalam rombongan bimtek menyampaikan kegiatan itu bertujuan membekali para anggota tentang tata cara pengelolaan keuangan serta alur penginputan anggaran pokok pikiran (Pokir) yang telah dihimpun dari berbagai aspirasi masyarakat dalam aplikasi SIPD.
“Sehingga, hasil dari Bimtek ini, teman-teman dewan lebih paham bagaimana alur pengimputan aspirasi yang kita himpun dari lapangan, sehingga dapat disalurkan secara efektif dengan mekanisme yang legal sehingga bisa terarah,” ujarnya di dampingi Wakil Ketua 1 Asti Mazar.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menerangkan SIPD berperan menyediakan transparasi informasi anggaran kepada masyarakat, atas penyelenggaraaan pemerintah daerah. Berbasis sistem digital, membuat SIPD lebih efisen dan efektif untuk diterpakan karena menghasilkan layanan informasi yang saling terhubung dan terintegrasi.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua | DPRD Kutim Asti Mazar ia mengatakan pelatihan tersebut merupakan wujud dari peran DPRD, yang salah satu tugasnya ialah mengelola dana Pokir yang pengalokasiannya diperuntukan sesuai kebutuhan masyarkat, berdasarkan usulan kebutuhan dari masyarakat.
“Pelatihan ini di ikuti untuk meningkatkan kemampuan tatacara dalam pelaksanaan pelaporan hasil reses. Kita berharap para anggota mampu mengimplementasikan dengan baik hasil Bimtek ini, dengan penerapan sistem yang baik dapat menunjang pembangunan di Kab Kutim,” tuturnya.
Dengan narasumber fasilitator Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP), dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat Drs. Budi Hermawan, Msi,. Bimtek SIPD tersebut turut di ikuti oleh anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan, Bastie Sangga Lani, Fitriyani Hasbullah Yusuf, Hason Ali. Serta dari Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan, Arang Jau, Apansyah, Ubaldus Badu.
Dari Komisi C Bidang Pembangunan, Adi Sutianto, Sobirin Bagus, Abdi Firdaus, Masdari Kidang, Yusuf T Silambi, Mohammad Son Hatta, Kajan Lahan, Ahmad Gazali, dan dari Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, Yan, Yuli Sa’pan, Ramadhani, Muhammad Amin, dan Prayunita Utami.
Ditemui terpisah Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kutim Juliansyah menjelaskan, kegiatan bimtek tersebut tidak diikuti seluruh anggota DPRD Kutim, pasalnya beberapa anggota DPRD Kutim lainnya tidak bisa mengikuti kegiatan Bimtek tersebut, dengan alasan tertentu.
“Tidak semua ikut, kebetulan ada yang bisa pergi, mereka ikut pelatihan, peningkatan kapasitas,” tuturnya.
Lebih lanjut, menurut Juliansyah Bimtek bagi anggota DPRD ini merupakan salah satu kebutuhan untuk lebih mengoptimalisasi fungsi dan wewenang DPRD itu sendiri. “Selain itu, juga untuk pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD terhadap mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya Bimtek ini memiliki nilai tambah yang sangat positif, khususnya untuk pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD. Setiap anggota bisa langsung memahami serta mengimplementasikan pada tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD. (*)
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar