Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menerima penghargaan bergengsi dari Kementerian Hukum dan HAM.BONTANG — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, Rabu (28/5), di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur (Kaltim). Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas komitmen Pemkot Bontang dalam membangun daerah melalui produk hukum yang berkualitas.
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham, Dhahanaputra, yang didampingi oleh Direktur Pengundangan Alexander Palti dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus. Acara ini juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim, HM Syirajudin, serta perwakilan dari Pemkot Bontang, termasuk Kabag Hukum Setda Bontang, Andi Kurniawansah.
Dalam sambutannya, Neni menyampaikan rasa terhormat atas pemberian penghargaan tersebut, Ia menilai sebagai bentuk pengakuan terhadap kerja keras tim hukum Pemkot Bontang. “Alhamdulillah, ini adalah kehormatan besar bagi saya, tapi lebih dari itu, ini adalah hasil kerja keras tim,” kata Neni.
Selama lima tahun masa kepemimpinannya, Neni mencatatkan 128 program yang didukung oleh produk hukum, termasuk 17 program prioritas dalam 100 hari kerja. Ia menekankan pentingnya peran tim hukum dalam mendukung pelaksanaan semua program tersebut. “Apalah artinya seorang wali kota tanpa tim hukum yang luar biasa,” tambahnya.
Neni juga menyoroti pentingnya dasar hukum yang kuat dalam pembangunan daerah. Salah satu tantangan yang tengah dihadapi adalah harmonisasi produk hukum, khususnya dalam mendukung program unggulan seperti Bontang Zero Kemiskinan. Ia mengungkapkan bahwa program ini memerlukan dukungan regulasi, yang saat ini tengah diproses melalui Peraturan Wali Kota (Perwali).
Selain itu, Neni mengungkapkan kebanggaannya atas berbagai program berbasis nilai keagamaan yang telah diluncurkan, seperti Jumat Bersih, tadarus, dan sholat duha bagi siswa Muslim. Untuk non-Muslim, tersedia kegiatan keagamaan sebelum pelajaran dimulai. Semua program ini, menurut Neni, berjalan lancar berkat dukungan regulasi yang harmonis.
Penyerahan penghargaan ini juga diikuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkot Bontang dan Kemenkumham RI. “Dengan hukum yang kuat, pembangunan bisa melaju kencang,” ujar Neni menutup acara. (red)
Tidak ada komentar