Memonesia.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengungkapkan dukungannya terhadap langkah tegas Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, yang akan memberikan rapor merah terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya yang belum mencapai 58 persen realisasi anggaran.
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyambut baik sikap tegas Pj Gubernur, khususnya dalam mengevaluasi kinerja OPD yang belum mencapai target realisasi anggaran.
“Sejalan dengan Pj Gubernur, saya setuju jika OPD yang belum mencapai 50 persen realisasi anggaran akan mendapatkan rapor merah,” ungkap Ananda Emira Moeis.
Ia menekankan bahwa peningkatan anggaran APBD Kaltim tahun 2023 yang mencapai angka fantastis sebesar Rp25,32 triliun seharusnya memberikan motivasi kepada semua OPD di Kaltim untuk meningkatkan kinerja mereka.
“Kenaikan anggaran APBD Kaltim menjadi angka yang sangat besar, yaitu Rp25,32 triliun. Ini adalah pencapaian luar biasa bagi Kaltim,” jelasnya.
Ananda Moeis mengungkapkan kekhawatirannya jika anggaran yang besar ini tidak dimanfaatkan dengan baik, itu akan berdampak negatif pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penggunaan anggaran harus dimaksimalkan. Kita sudah memiliki pendapatan yang besar, dan kami berharap agar realisasi anggaran bisa lebih optimal,” tegasnya.
Selain memberikan peringatan pada OPD yang belum mencapai target realisasi anggaran, Pj Gubernur Akmal Malik juga akan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada OPD di Kaltim. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. (adv)