Akibat Transisi Sistem OSS RBA, Proses Izin Pelaku Usaha Tertunda
Counter pelayanan perizinan di Kantor DPMPTSP Kota Bontang. BONTANG – Proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di Kota Bontang sudah macet selama satu bulan terakhir, imbas pembaruan sistem pada platform Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).
Kondisi ini membuat pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor pangan, jasa boga, dan usaha berbasis higiene, tidak dapat melanjutkan proses perizinan mereka.
SLHS merupakan dokumen wajib yang menjadi dasar pemenuhan komitmen teknis dalam perizinan berusaha. Namun sejak pembaruan sistem OSS RBA dilakukan, seluruh tahapan verifikasi di daerah tidak dapat berjalan.
Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Kesehatan Lingkungan DPMPTSP Bontang, Sofyansyah, mengungkapkan bahwa hambatan ini mulai terjadi sejak sistem menampilkan perubahan alur verifikasi, dari yang sebelumnya dilakukan oleh daerah menjadi “Verifikasi oleh Kemenkes”.
“Sudah satu bulan Dinas Kesehatan tidak bisa melakukan verifikasi dokumen administrasi. Sistem hanya menampilkan keterangan ‘verifikasi oleh Kemenkes’. Dari akun DPMPTSP sendiri, kami tidak bisa memproses apa pun, hanya bisa melihat,” jelasnya, Rabu (19/11/2025).
Menurut Sofyansyah, terhambatnya penerbitan SLHS berdampak signifikan bagi pelaku usaha. Banyak pemohon izin tidak dapat melanjutkan persyaratan teknis karena proses berhenti di tahapan SLHS.
“Kebutuhan SLHS ini mendesak, karena menjadi salah satu dokumen yang harus dipenuhi pelaku usaha. Tetapi sampai sekarang tidak bisa diproses karena sistem nasional masih transisi,” ujarnya.
Ia menambahkan, perubahan ini terjadi akibat penyesuaian terhadap PP Nomor 28 Tahun 2025, regulasi terbaru yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Pembaruan tersebut ikut memengaruhi struktur layanan dan alur verifikasi SLHS di OSS RBA, sehingga daerah belum memiliki akses untuk mengeksekusi proses sebagaimana sebelumnya.
“Perubahan aturan menyebabkan sistem ikut berubah. Namun proses verifikasi di daerah belum bisa berjalan normal,” jelasnya.
Menghadapi situasi ini, DPMPTSP Bontang mengaku terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Lembaga OSS-RBA Pusat, Kementerian Investasi/BKPM, hingga Kementerian Kesehatan RI, agar layanan SLHS bisa segera pulih.
“Koordinasi ini penting agar pelayanan SLHS dapat kembali berjalan dengan baik. Kami berharap pusat segera memperbaiki alur sistem supaya pelaku usaha tidak terus dirugikan,” tegasnya.
Tidak ada komentar