Bankeu Kutim 2026 Terjun Bebas, Berkurang 55 Persen Dari Tahun Lalu
IlustrasiSANGATTA – Bantuan keuangan yang selama ini menjadi salah satu penopang pembangunan Kutai Timur (Kutim) anjlok drastis di 2026. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini harus menghadapi kenyataan pahit: alokasi Bankeu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terjun bebas hingga lebih dari separuh dibandingkan tahun sebelumnya.
Tahun anggaran 2026, Kutim hanya menerima Rp27,49 miliar. Padahal, 2025 lalu angkanya masih berada di Rp60,87 miliar. Selisihnya mencapai Rp33,38 miliar, atau berkurang sekitar 55 persen.
Pemangkasan ini bukan tanpa sebab. Penyesuaian fiskal yang terjadi secara nasional ikut menyeret kemampuan keuangan daerah. Gelombangnya dimulai dari Pemerintah Pusat, lalu berdampak ke provinsi, hingga akhirnya terasa di tingkat kabupaten dan kota.
“Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kebijakan fiskal seluruh Indonesia memang lagi turun,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Timur, Januar Bayu Irawan, di Sangatta, belum lama ini.
Menurut Bayu, kontraksi fiskal nasional membuat pemerintah provinsi melakukan penyesuaian bantuan keuangan kepada 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, termasuk Kutim. Bantuan yang selama ini membantu membiayai berbagai program pembangunan pun ikut terkoreksi.
Selama ini, Bankeu menjadi salah satu sumber penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Ketika angkanya menyusut tajam, pemerintah daerah dipaksa menyesuaikan rencana belanja agar tidak melampaui kapasitas fiskal yang tersedia.
Sejumlah program kini diselaraskan kembali. Skala prioritas diperketat, dan efisiensi menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.
Meski ruang fiskal menyempit, Pemkab Kutim menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi fokus. Program-program prioritas tetap dijalankan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan lain.
Kegiatan yang sebelumnya ditopang bantuan provinsi sementara dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutim. Selain itu, pemerintah daerah membuka peluang kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta dukungan pihak swasta.
“Meskipun kondisi di daerah juga tidak akan maksimal karena kita tahu APBD Kutim juga mengalami penurunan,” kata Bayu.
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar