Wabup Kutim Sebut Efesiensi Anggaran Tak Ganggu Program Pembangunan di Kutim

Sangatta – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang pengurangan APBD 2025 berdampak di seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Merespon hal itu, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi mengaskan dampak efesiensi tidak akan berpengaruh terhadap program yang dianggap prioritas.

Bahkan, sambung dia, 50 program unggulan daerah tetap akan dikerjakan hingga 2028. Ia memastikan pengurangan jumlah anggaran hanya dilakukan pada sektor yang dianggap kurang prioritas alias pemborosan.

“Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 memang ada penyesuaian besaran anggaran,” Ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Mahyunadi menjelaskan angka rancangan pendapatan Kutim diperkirakan sekitar Rp 4,86 triliun dan untuk belanja daerah sekitar Rp 4,84 triliun, namun angka tersebut masih sangat mungkin mengalami penyesuaian nantinya, hanya saja tidak signifikan jumlahnya.

Ia menegaskan efisiensi yang dilakukan bukan sebatas pemangkasan, melainkan peningkatan efektivitas belanja. Kegiatan seremonial akan dikurangi, sementara anggaran yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas.

Program dengan target kuantitatif pasti, seperti pembangunan seribu rumah layak huni, tetap dikejar hingga tuntas dalam lima tahun. Begitu pula dengan program strategis seperti percetakan sawah seluas 100 ribu hektare yang akan didorong melalui dukungan keuangan non-APBD.

“Untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti seragam sekolah gratis, Mahyunadi memastikan Pemkab masih mampu mempertahankannya. Namun program padat anggaran seperti bantuan RT Rp 250 juta akan melihat kondisi fiskal daerah terlebih dahulu,” pungkasnya.

Menurutnya, penyesuaian anggaran akan berdampak ke seluruh pos belanja, termasuk belanja internal. Jika pendapatan daerah melemah, belanja pegawai seperti TPP otomatis menurun karena mengikuti proporsi belanja modal.

Meski demikian, Mahyunadi menjamin infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. Proyek jangka panjang seperti pembangunan Jalan Sangatta–Rantau Pulung tetap berjalan melalui skema multiyears.

“Semua dapat, tinggal besaran yang dilihat nanti. Kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran. Tapi 50 program itu dipastikan selesai di 2028,” tegasnya.