Disdik Bontang Menanti Kepastian Program Sekolah Rakyat untuk Anak Pesisir
Ilustrasi Chatgpt.BONTANG – Pemerintah pusat sedang meluncurkan program pendidikan unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di tingkat SD, SMP, dan SMA.
Program ini bersifat gratis dan berasrama, sepenuhnya dibiayai oleh APBN, sebagaimana dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial.
Merespon hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, Saparudi berpendapat program sekolah rakyat sangat relevan diterapkan di Kota Bontang.
Terutama untuk anak-anak di wilayah pesisir Kota Bontang, yang secara ekonomi tergolong rentan tentu sangat membutuhkan sentuhan pendidikan. Sebagian besar anak-anak pesisir hanya berpendidikan setingkat sekolah dasar (SD), lantaran terhimpit faktor ekonomi dan permintaan orang tua yang memilih anaknya untuk bekerja membantu ekonomi keluarga.
“Jika program ini terealisasi di Bontang, orang tua bisa lebih mendukung dan memberikan kesempatan bagi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” tegasnya, Jumat (23/5/2025).
Saparudin mengaku belum mendapat kepastian terkait apakah Kota Bontang menjadi salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menilai Dinas Sosial Kota Bontang tentu mengetahui perkembangan terkini, sebab program ini berada di bawah Kementerian Sosial.
“Hingga saat ini, kami belum mendapat informasi apakah Bontang termasuk dalam daftar lokasi atau tidak,” ujarnya.
Saparudin menambahkan meskipun sekolah negeri sudah gratis, serta adanya perahu dan asrama gratis untuk anak-anak pesisir, banyak orang tua yang masih menolak melepas anaknya.
Saparudin juga menambahkan bahwa, karena sistem sekolah ini berasrama, lokasi pembangunan sebaiknya tidak berada di wilayah pesisir atau di atas laut.
“Mungkin lokasi pembangunan dapat dipusatkan di daratan Bontang Lestari,” tandasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, program ini menargetkan 200 lokasi di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Pada tahap pertama, 53 lokasi telah ditetapkan, yang tersebar di satu provinsi serta 40 kabupaten/kota (16 kabupaten dan 24 kota).
Sekolah-sekolah ini direncanakan akan beroperasi pada Juli 2025, dengan dua jenjang SD, 22 jenjang SMP yang terbagi dalam 32 rombongan belajar, serta satu jenjang SMA dengan 63 rombongan belajar.
Sejauh ini, terdapat 229 usulan lokasi untuk Sekolah Rakyat, yang berasal dari 184 pemerintah daerah dan 45 dari Kementerian Sosial. Hingga 25 April 2025, jumlah pengajuan meningkat menjadi 274 daerah, mencakup 24 provinsi dan 250 kabupaten/kota. (Adv)
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar