KUTAI TIMUR – Badan Kesatuan, Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai 2024 ditunjuk sebagai panitia seleksi pembentukan Pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka).
Aturan tersebut diberlakukan pada 2024 ini, setelah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengeluarkan aturan peralihan tanggung jawab antara Dispora dan Kesbangpol terkait proses seleksi Paskibraka.
Menanggapi hal itu, Kepala Kesbangpol Kutim Tejo Yuwono mengaku perlu sedikit waktu untuk beradaptasi. Sebab, proses tahapan seleksi diakuinya tidak sama dengan proses sebelumnya yang dilakukan secara manual.
“Ini pertama kali kami melaksanakan seleksi Paskibraka, kita perlu waktu untuk beradaptasi, ada sebagain metode dan proses seleksi berubah. Tapi secara keseluruhan kita pastikan akan berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.
Saat ini, sambung dia, ada proses yang dilakukan secara daring atau online. Mulai dari pendaftaran hingga tes wawasan dilakukan di laboratorium komputer. Ia mengaku, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam melakukan seleksi tersebut.
“Sistem baru ini menuntut transparansi dan keadilan dalam seleksi. pihak sekolah dapat melakukan pembinaan dan harus menyesuaikan prosedur yang baru,” katanya.
Lanjutnya Tejo penilaian manual yang diprediksi lolos, bisa saja gagal dan tidak memenuhi standar penilaian online oleh BPIP.
Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama Badan Kesbangpol Kutim Hapiah menambahkan pihaknya akan melaksanakan proses sesuai prosedur.
“Jadi, potensi kecurangan bisa diminimalisir karena semua sistem seleksi secara online yang menentukan,” katanya.
Menurutnya terkait pengumuman Paskibraka tingkat Kabupaten Kutim masih menunggu keputusan dari tingkat provinsi dan nasional.
“Pengumuman tingkat nasional sudah keluar tanggal 21 Juni 2024, tinggal menunggu pengumuman dari provinsi, baru kami akan mengumumkan untuk Kutim,” kata Hapiah.