BONTANG – Sebanyak 150 sopir truk lokal menyeruduk Kantor Wali Kota Bontang, di Jalan M Roem, Rabu (6/2/2019). Ratusan sopir ini mengeluhkan lantaran tidak diberdayakan pada proyek pembangunan crude palm oil (CPO) yang berlokasi di RT 12 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan.
Para sopir melakukan orasi di depan Kantor Wali Kota. Mereka menuntut agar mobil truk sepuluh roda yang beroperasi di proyek itu dipulangkan ke Samarinda. Selain itu, upah yang diterapkan PT Energi Unggul Persada (EUP) dianggap tidak manusiawi. Yakni hanya Rp 52 ribu dalam satu kali pengangkutan material.
Jika tuntutan ini tidak disetujui oleh perusahaan, mereka mengancam menyetop proyek tersebut. Bahkan kalau pemerintah setempat tak mampu memperjuangkan dan menjembatani keluhan para sopir tersebut, mereka meminta agar Wali Kota turun dari jabatannya.
Aksi ini dimulai sekira pukul 10.00 Wita. Selama satu jam berkoar-koar, pihak pemerintah belum ada yang menemui mereka. Sorakan ‘Setuju’ terus diucapkan para sopir lainnya. Bahkan, ada beberapa melontarkan sorakan ‘Wali Kota mundur saja’ jika tidak mampu memperjuangkan masyarakatnya.
“Kami datang untuk meminta solusi. Berdayakan sopir lokal. Kami juga butuh makan. Untuk itu pemerintah harus turun tangan,” seruan Ical selaku Ketua Aksi.
Upah yang diterapkan perusahaan menurut para sopir tak masuk akal. Hal itu tidak sesuai dengan standar di Bontang. Idealnya, dengan jarak tempuh mengangkut material 8 kilometerial upah itu harus di angka Rp 100-120 ribu. Belum lagi, mereka harus membayar dan membeli bahan bakar.
Sementara itu, Ketua RT 12 Bontang Lestari, Abdul Rahman menyayangkan atas tidak dirangkulnya sopir lokal pada proyek itu. Semustinya, pemerintah mengutamakan pekerja lokal, namun pada kenyataannya tidak seperti di lapangan.
“Bahasa memberdayakan warga lokal harus ada, jangan cuma diucapkan saja. Kasihani kami para sopir ini,” cetusnya.
Lanjut dia, sebelumnya terdapat 15 sopir yang ingin diberdayakan pada proyek itu. Akan tetapi, melihat besaran upah yang tidak sesuai, akhir para sopir itu memilih untuk tidak bekerja.
Sekira pukul 11.30 Wita, Pj Sekertaris Daerah (Setda) Bontang, Agus Amir menemui para sopir. Kawalan petugas Kepolisian dan Satpol PP pun diperketat untuk menghindari tindakan anarkis. Pertemuan itu, Pemkot akan memfasilitasi untuk melakukan mediasi antara sopir dengan perusahaan.
Mediasi itu dijadwalkan pukul 14.00 Wita. Para demonstran pun melakukan makan siang di depan Kantor Wali Kota sembari menunggu waktu mediasi tibah.
Momen yang ditunggu ini sepertinya membuahkan hasil. Mediasi itu menyepakati antara sopir dan perusahaan untuk merangkul sopir lokal. Sementara mengenai upah, kedua belah pihak akan kembali melakukan mediasi, Kamis (07/02/2019), di Kantor Wali Kota Bontang. (sr/ay)