Percepat Hilirisasi Industri, Pemkot Bontang Siapkan Jalur Cepat Perizinan Pabrik Sabun Berbasis CPO
Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur.BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal tersebut ditandai dengan percepatan proses perizinan untuk rencana pembangunan pabrik sabun berbahan baku turunan Crude Palm Oil (CPO) di kawasan Bontang Lestari.
Percepatan ini menjadi langkah strategis Pemkot Bontang untuk mendukung agenda hilirisasi industri yang digagas investor, sekaligus mempercepat tumbuhnya industri turunan kelapa sawit di daerah.
Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan kepastian layanan perizinan agar investasi dapat segera direalisasikan.
Proyek pabrik sabun tersebut merupakan bagian dari rangkaian pengembangan yang dilakukan oleh PT Energi Unggul Persada (EUP), perusahaan yang telah lebih dulu beroperasi di kawasan industri Bontang Lestari.
“Kami di DPMPTSP Bontang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Setiap investasi yang membawa nilai tambah bagi daerah akan kami dampingi secara maksimal,” ujarnya beberapa waktu lalau saat ditemui di kantornya.
Ia menjelaskan bahwa percepatan proses dapat dilakukan karena lokasi pabrik berada di kawasan industri yang sudah memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dengan adanya KKPR, investor tidak perlu lagi melalui proses penyesuaian tata ruang, sehingga perizinan bisa langsung masuk ke tahapan teknis.
Tahap berikutnya yang harus dipenuhi investor adalah Perizinan Bangunan Gedung (PBG). DPMPTSP memastikan seluruh alur mulai dari konsultasi desain, verifikasi dokumen, hingga penerbitan izin akan dipandu secara menyeluruh oleh tim teknis.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, proyek hilirisasi berbasis CPO tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur industri di Bontang, membuka lapangan kerja baru, dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat serta daerah.
“Pendampingan diberikan dari awal sampai akhir. Tujuannya agar proses perizinan bisa selesai tepat waktu dan tidak menghambat jadwal pembangunan pabrik,” tandasnya.
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar