Meski Lahan Tani Terus Menyusut, Pemkab Kutim Optimis Swasembada Beras Bisa Terwujud

SANGATTA – Tekanan alih fungsi lahan menjadi kawasan tambang dan perkebunan makin terasa di Kutai Timur (Kutim). Namun di tengah gempuran industri, pemerintah daerah memilih menancap gas untuk menjaga kemandirian pangan, terutama beras.

Lewat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP), serangkaian strategi disiapkan agar produksi lokal tidak tersungkur oleh menyempitnya ruang pertanian.

Kepala DTPHP Kutim, Dyah Ratnaningrum, menegaskan fokus pembangunan pertanian 2025 diarahkan pada peningkatan produktivitas dan penataan ulang pola tanam. Ia menyebut capaian panen mulai bergerak naik signifikan.

“Hasil panen padi yang sebelumnya hanya 3,9–4 ton per hektare kini telah naik menjadi 5–7 ton per hektare, bergantung pada kondisi irigasi dan lahan,” kata Dyah, Rabu (13/11/2025).

Dari total 2.638 hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), Kutim kini mampu menghasilkan sekitar 13.000 ton gabah kering panen (GKP) per tahun, setara 7.500 ton beras. Angka itu baru menutup seperempat kebutuhan beras masyarakat Kutim yang mencapai 35.000 ton per tahun, sehingga celah kekurangan masih sangat besar.

“Kita masih kekurangan 25.000 hingga 28.000 ton per tahun. Tapi semangat petani terus tumbuh, dan pemerintah berupaya memperluas areal tanam serta meningkatkan produktivitas,” ujarnya.

Upaya memperkuat produksi ini dibarengi kajian perluasan lahan. Tim teknis mulai memetakan titik potensial, namun sebagian justru berada di kawasan yang berstatus khusus, seperti hutan lindung, taman nasional, hingga lahan konsesi perusahaan perkebunan dan tambang. Langkah ini menunjukkan betapa terbatasnya ruang yang tersisa untuk sektor pangan.

“Ada lokasi sangat potensial, tetapi statusnya kawasan khusus. Ini sedang dikaji dan akan dimohonkan izinnya ke kementerian terkait,” jelas Dyah. Ia menekankan perluasan dilakukan secara terukur agar tidak bertabrakan dengan tata ruang maupun aspek lingkungan.

Selain lahan, air masih menjadi faktor penentu. Wilayah seperti Kaubun, Kombeng, dan Long Mesangat kini mampu tanam hingga tiga kali setahun. Sementara kawasan tadah hujan seperti Sangatta Selatan, Teluk Pandan, dan Bengalon baru bisa dua kali tanam karena suplai air terbatas.

“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (Penataan Ruang) karena jaringan irigasi menjadi kunci utama,” ucapnya.

Meski tantangan yang dihadapi kian kompleks, Dyah tetap optimistis. Dengan dukungan lintas sektor, peran penyuluh, serta teknologi pertanian yang semakin adaptif, pemerintah yakin Kutim dapat mengurangi ketergantungan beras dari luar daerah.

“Petani kita semangat, lahannya potensial, dan pemerintah berkomitmen mendukung. Dengan kerja sama semua pihak, Kutim bisa menuju swasembada beras lokal dalam waktu dekat,” tutupnya.