Keluhan SMA Tak Tertangani, Wawali Bontang Usul Kewenangan Dikembalikan ke Daerah

BONTANG – Menindaklanjuti banyaknya keluhan dari masyarakat, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, meminta agar pengelolaan SMA sederajat dipertimbangkan kembali untuk diserahkan ke pemerintah daerah.

Ia mengaku menerima banyak aduan dari pihak SMA, SMK, maupun madrasah aliyah di Bontang. Namun, berbagai persoalan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti pemerintah kota karena bukan menjadi kewenangannya.

Sejak diberlakukannya pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke pemerintah provinsi sekitar sembilan tahun lalu, pemerintah kota hanya memiliki otoritas hingga jenjang SMP. Sementara SMA dan SMK berada di bawah kendali pemerintah provinsi.

Menurut Agus, kondisi ini membuat pemerintah kota tidak bisa memantau secara utuh perkembangan akademik siswa setelah lulus dari SMP.

“Kalau SMA dikelola daerah, itu akan linier. Kita bisa melihat perkembangan anak sejak dasar sampai menengah. Sekarang kami hanya sampai SMP. Lanjutannya seperti apa, kami tidak bisa pantau,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Ia menilai, jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas sejatinya masih berada dalam satu garis perkembangan akademik yang berkelanjutan. Karena itu, idealnya dikelola dalam satu sistem kewenangan yang sama agar kebijakan lebih sinkron.

“Secara geografis dan waktu, pemerintah provinsi tentu memiliki keterbatasan untuk melakukan pengawasan langsung dan intensif ke setiap daerah,” sebutnya.

Agus juga mempertanyakan sejauh mana evaluasi telah dilakukan sejak kewenangan SMA dialihkan ke provinsi. Ia menilai perlu ada kajian komprehensif terkait dampaknya terhadap peningkatan kualitas akademik.

“Sudah sembilan tahun sejak kewenangan SMA dialihkan ke provinsi, apakah ada evaluasi dan kajian komprehensif mengenai dampaknya terhadap peningkatan kualitas akademik,” katanya.

Ia menekankan, indikator mutu pendidikan dapat diukur secara objektif, misalnya melalui jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi, sebaran kampus tujuan, hingga capaian indeks prestasi mahasiswa.

Jika hasil evaluasi menunjukkan tidak ada peningkatan signifikan, bahkan cenderung stagnan, Agus mengusulkan agar kewenangan tersebut dikembalikan ke pemerintah kota, termasuk pengelolaan anggarannya.

Namun, ia menegaskan, apabila kajian membuktikan adanya peningkatan kualitas setelah dikelola provinsi, maka kebijakan tersebut layak dipertahankan. Dalam hal itu, pemerintah kota akan fokus memperkuat pondasi pendidikan dasar, mulai dari TK, SD hingga SMP.

“Kami letakkan pondasi yang kuat, seimbang antara ilmu dunia dan akhirat,” tandasnya.