KUTAI TIMUR – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni memberikan sambutan hangat kepada para Anggota DPRD Kota Samarinda yang melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Senin (13/5/2024).
Ia mengatakan, kunjungan tersebut dari Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Samarinda. Tujuannya untuk saling berdiskusi serta bertukar informasi dan pengalaman mengenai penyusunan LKPJ dan penyerapan anggaran di daerah masing-masing.
“Itu tadi yang datang teman-teman Pansus dari DPRD Samarinda, mereka datang ke sini untuk hearing tentang LKPJ masing-masing daerah,” kata dia, usai pertemuan tersebut, di ruang kerjanya.
Ia menilai, kegiatan diskusi serta saling bertukar pengalaman sangat membantu dalam menjalankan kinerja legislatif. Sebab, permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah berbeda, begitu pula dengan cara penangannya.
Sementara itu, Anggota Pansus LKPJ Samarinda, Deni Hakim, menjelaskan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan kajian ulang terhadap LKPJ yang telah disusun oleh Pansus DPRD Samarinda.
Ia menyebut adanya perbedaan signifikan dalam evaluasi yang dilakukan oleh kedua DPRD tersebut, sehingga diskusi ini dianggap penting untuk memberikan pertimbangan dalam penilaian LKPJ.
“Ada beberapa hal yang berbeda dalam evaluasi kami, terutama terkait dengan penyerapan anggaran,” Ucapnya
Deni mengungkapkan bahwa Pansus DPRD Samarinda menemukan bahwa penyerapan anggaran di Kutim masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mampu menjalankan program secara menyeluruh. Namun, ia menekankan bahwa hal ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh pemerintah daerah.
“Kami memahami bahwa pemerintah daerah Kutim juga memiliki banyak Dana Bagi Hasil (DBH) yang perlu dikelola,” tambahnya.
Perbedaan daerah dan besaran anggaran antara Samarinda dan Kutim menjadi salah satu poin diskusi utama. Pansus DPRD Samarinda berharap hasil dari diskusi ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menindaklanjuti hasil LKPJ.
Lebih lanjut, Deni menjelaskan bahwa Pansus DPRD Samarinda juga diajak untuk mengunjungi beberapa kawasan industri di Kutim. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di wilayah tersebut berasal dari sektor industri, khususnya pertambangan.
“Banyak hal yang kami diskusikan, dan yang paling utama adalah penyerapan anggaran dan rencana strategis ke depannya,” tutupnya.
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar