Dewan Bontang Menyayangkan Pengadaan Seragam Batik SD dan SMP Dikerjakan Penjahit Luar

BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Abdul Haris menyayangkan Pemerintah Kota Bontang tidak memberdayakan penjahit lokal untuk mengerjakan seragam batik bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menurutnya, alasan pemerintah tidak memberdayakan penjahit lokal tidak mendasar, lantaran hanya karena selisih harga ongkos penjahit lokal lebih tinggi dibandingkan ongkos penjahit luar. Sehingga tidak sesuai dengan standar satuan harga (SSH) sebagai acuan dasar.

“Jika pemerintah mengacu pada SSH, maka nilai SSH perlu dinaikkan, agar menyesuaikan ongkos produksi dari penjahit lokal. Apalagi APBD Bontang tinggi, jadi bisa aja nilai SSH dinaikkan, yang berdampak baik untuk penjahit Bontang ,” ujarnya, Selasa (2/7/2024).

Seharunya, lanjut Abdul Haris, pemerintah lebih memprioritaskan UMKM lokal dalam hal belanja kebutuhan, termasuk pengadaan seragam batik sekolah. Dengan demikian ia menegaskan untuk program selanjutnya diharapkan pemerintah daerah lebih mementingkan pengusaha lokal.

“Ini termasuk upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Bontang jika memberdayakan jasa penjahit lokal, ” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengatakan alasan pemerintah tidak menggunakan jasa penjahit lokal bontang, lantaran ongkos produksi yang terbilang tinggi.

Ongkos produksi penjahit lokal melebihi SSH di Kota Bontang. Sementara SSH selalu menjadi acuan disetiap pekerjaan yang dilakukan. Maka dari itu, pihaknya memilih untuk memanfaatkan jasa penyedia luar agar dapat menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

“Kita telah memproses melalui sistem E-Katalog dan penyedia jasa berasal dari Kota Malang,” kata Bambang.

Bambang mengaku, pihaknya hanya menganggarkan sebesar Rp 12 miliar untuk menyediakan sebanyak 33.370 seragam batik sekolah, SD maupun SMP. Nilai anggaran tersebut terbilang mepet untuk memenuhi seluruh kuota seragam yang dibutuhkan. (adv)