APBD Terbatas, DTPHP Terpaksa Andalkan APBN demi Perkembangan Pertanian di Kutim
Kepala Bidang DTPHP Kutim, Dessy.(Memonesia/Han)SANGATTA – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan pembangunan sektor pertanian di tengah kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami pemangkasan.
Keterbatasan anggaran membuat banyak program strategis tak bisa ditopang penuh oleh kas daerah, sehingga DTPHP harus bekerja ekstra mencari dukungan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Bidang DTPHP Kutim, Dessy, mengatakan sebagian besar kegiatan prioritas pertanian saat ini bergantung pada alokasi dari Kementerian Pertanian. Menurutnya, kemampuan APBD yang terbatas membuat Kutim tidak punya banyak ruang untuk mengembangkan inisiatif secara mandiri.
“APBD kita belum bisa menopang kebutuhan pembangunan pertanian secara optimal. Karena itu, kami harus bergerak cepat agar Kutim menjadi sasaran program kementerian. Dengan dukungan pusat, program tetap bisa berjalan,” ungkapnya, Rabu (12/11/2025).
Salah satu program yang berhasil mengamankan sokongan APBN adalah Brigade Pangan, agenda pengembangan pertanian modern berbasis teknologi. Seluruh peralatan dalam program tersebut—mulai dari traktor roda empat, hand tractor, rotavator, hingga drone pertanian—disediakan melalui skema bantuan pemerintah pusat.
Selain itu, DTPHP juga tengah menyiapkan program pencetakan sawah baru seluas 1.150 hektare yang direncanakan mulai terealisasi pada 2026. Lahan baru tersebut akan mendapat dukungan alat mesin pertanian (alsintan) yang juga bersumber dari APBN.
Dessy menuturkan bahwa pihaknya turut mengajukan program rehabilitasi lahan sawah tidak produktif agar kembali bisa dimanfaatkan. Langkah ini diambil untuk menambah kapasitas produksi beras Kutim yang kini menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Upaya mengejar APBN semakin penting karena Kutim sedang mempercepat transformasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan. Pemerintah daerah menargetkan Kutim menjadi salah satu lumbung pangan nasional, selaras dengan agenda swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin memastikan sektor pertanian tetap tumbuh meski anggaran daerah terbatas. Selama ada peluang dukungan dari pusat, kami akan terus mengusulkannya agar target produksi dan kesejahteraan petani tetap tercapai,” tegas Dessy.
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar