TPID Kutim Perketat Evaluasi Pengendalian Inflasi Lewat Self-Assessment
Kepala Bagian Perekonomian, Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Vita Nurhasanah. (Memonesia/Han)SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat akuntabilitas dan ketepatan pelaksanaan program pengendalian inflasi melalui penerapan mekanisme self-assessment di lingkungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah ini memastikan setiap program yang dijalankan perangkat daerah tidak hanya dilaporkan, tetapi juga dapat dibuktikan secara sah.
Kepala Bagian Perekonomian Setkab Kutim, Vita Nurhasanah, mengatakan self-assessment menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan dalam kerja TPID. Mekanisme tersebut berfungsi menilai secara objektif apakah kegiatan yang diklaim telah berjalan benar-benar terlaksana dan memberi dampak terhadap stabilitas harga.
“Self-assessment ini menjadi metode untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengendalian inflasi yang dilaporkan memang benar terlaksana. Tidak cukup hanya menyampaikan program, tetapi harus dilengkapi bukti pendukung yang menunjukkan dampaknya,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Ia menjelaskan setiap perangkat daerah yang terlibat wajib menyusun laporan lengkap dengan bukti dukung, mulai dari dokumentasi kegiatan, data monitoring harga, kerangka program, hingga laporan realisasi. Semua data tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana program berjalan sesuai arah Road Map TPID.
Melalui pembuktian ini, pemerintah daerah bisa melihat secara lebih akurat kontribusi masing-masing perangkat terhadap stabilitas harga dan kelancaran pasokan di lapangan. Selain itu, hasil self-assessment juga menjadi bagian penting dalam evaluasi bersama pemerintah provinsi dan Bank Indonesia.
“Kita setiap kabupaten/kota diminta menyerahkan laporan lengkap, sehingga pemerintah pusat maupun BI dapat melakukan penilaian menyeluruh terhadap efektivitas kinerja TPID di masing-masing daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan penguatan akuntabilitas diyakini mampu mendukung pencapaian stabilitas harga yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pengendalian inflasi di Kutim.
“Self-assessment bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari penguatan pengawasan dan transparansi dengan bukti dukung yang lengkap,” tutupnya.
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar