Memonesia.com – Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengajukan permohonan pada Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap program kerja pendidikan di Bumi Etam.
Utamanya, ia menyoroti urgensi pemerataan sarana dan prasarana (sapras) pendidikan secara proporsional di wilayah perkotaan, pinggiran, dan pedalaman. Khususnya, yang ada di daerah pemilihannya, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Veridiana mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sarana dan prasarana SMA maupun SMK di wilayah tersebut yang masih minim.
“Mohon kiranya agar Pak Pj Gubernur bisa mengevaluasi program kerja pendidikan di daerah ini (Kutai Barat dan Mahakam Ulu,” ujarnya.
Meskipun anggaran wajib pendidikan sekitar 20 persen sudah dialokasikan. Akan tetapi, kenyataannya, sejumlah sekolah di daerah pedalaman masih menghadapi keterbatasan fasilitas maupun pembangunan saprasnya.
“Dari APBD Kaltim sebesar Rp25,32 triliun, anggaran wajib pendidikan itu sebesar 20 persen, kira-kira ada sekitar kurang lebih Rp5 triliun hanya untuk Pendidikan. Realitasnya pembangunan disana masih sangat minim,” jelasnya.
“Mohon dievaluasi kembali terkait sekolah yang masih belum memiliki pagar dan fasilitas lainnya, khususnya di daerah pedalaman. Pemerataan pembangunan sarana pendidikan harus terjadi secara proporsional,” pintanya.
Veridiana juga menyoroti paradoks antara keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Bumi Mulawarman dengan kondisi sumber daya manusia (SDM).
“Meskipun IKN berada di sini, bagaimana kita bisa bersaing secara kompetitif jika fasilitas pendidikan saja tidak merata,” katanya.
Permintaan evaluasi ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi lebih lanjut untuk memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar memberikan dampak positif secara merata di seluruh Kaltim. (adv)