KUTAI TIMUR – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, melantik delapan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) untuk mengisi kekosongan di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pelantikan ini berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu (8/5/2024).
“Alhamdulillah, kami telah mendapatkan persetujuan dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Menteri Dalam Negeri untuk pelantikan delapan pejabat PTP ini,” ungkap Ardiansyah Sulaiman usai acara.
Pelantikan sempat tertunda beberapa waktu karena menunggu beberapa surat yang diperlukan sebagai dasar pelantikan. Ada tiga surat penting yang menjadi landasan dalam proses ini:
- Surat dari Ketua KASN Nomor B-1146/JP.00.00/03/2024 tertanggal 21 Maret 2024, mengenai rekomendasi hasil seleksi terbuka dan evaluasi kinerja JPT Pratama di lingkungan Pemkab Kutim.
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/1890/SJ yang diterbitkan 29 Maret 2024, terkait persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat PTP.
- Surat dari PJ Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800.1.3.3/11425/BKD/III tertanggal 30 April 2024, tentang persetujuan pengangkatan pejabat PTP.
Dalam sambutannya, Ardiansyah Sulaiman menegaskan pentingnya pelaksanaan amanah jabatan dengan sebaik-baiknya. Ia meminta kepada pejabat yang baru dilantik untuk menciptakan sistem kerja yang efektif di masing-masing SKPD, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan menjaga kondusifitas serta martabat Pemkab Kutim.
Adapun delapan pejabat yang dilantik adalah:
- Fata Hidayat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP)
- Yuliansyah sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
- Ronny Bonar Hamonangan sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper)
- Idham Cholid sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)
- Basuki Isnawan sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)
- Nora Ramadani sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
- Ade Achmad Yulkafilah sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- Achmad Junaidi sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)