Bupati Kutim Luruskan Isu Dana Mengendap Rp 1,7 T: “Itu Kas Daerah, Bukan Deposito”

Sangatta – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menepis anggapan bahwa Rp 1,71 triliun dana milik Kutim yang tersimpan di perbankan merupakan uang mengendap sebagaimana disebut pemerintah pusat. Menurutnya, dana tersebut bukan idle money atau uang nganggur, melainkan bagian dari mekanisme pencairan yang mengikuti progres kegiatan.

Pernyataan itu ia sampaikan menyusul sorotan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait rendahnya realisasi belanja daerah hingga kuartal III 2025. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), Kutim tercatat sebagai satu dari sepuluh kabupaten dengan nominal simpanan terbesar, mencapai Rp 1,71 triliun.

“Ini yang banyak disalahartikan oleh masyarakat. Saya menanyakan kenapa mengendap? Kalau ada di BI kenapa enggak langsung di transfer?” ujar Ardiansyah, Selasa (11/11/2025).

Ardiansyah menegaskan, dana tersebut berada di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan pencairannya tetap dilakukan bertahap sesuai kemajuan pekerjaan. Ia memastikan tidak ada unsur penahanan dana tanpa alasan.

“Jika dana ini ada bank masing-masing daerah, ini kan sesuai progres. Progresnya bagus maka akan kita bayarkan, akan kita selesaikan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti data yang menyebut Kabupaten Kutai Barat (Kubar) memiliki dana mengendap hingga Rp 3,2 triliun. Ardiansyah menyebut angka itu janggal karena hampir menyamai total APBD Kubar yang hanya sekitar Rp 4 triliun.

“Kan aneh itu. Sekarang terjemahan ini yang belum dipahami oleh semua orang, termasuk juga menteri. Apa maknanya ini?” ucapnya.

Ardiansyah menegaskan, pemerintah daerah bekerja sesuai mekanisme pencairan dan pelaksanaan kegiatan, bukan menahan anggaran.

Berdasarkan data Sistem Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) BI per September 2025, Kutim berada di posisi kesembilan daftar daerah dengan simpanan dana terbesar kategori kabupaten dengan total Rp 1,71 triliun.

Urutan pertama ditempati Kabupaten Bojonegoro dengan Rp 3,6 triliun, disusul Kutai Barat (Rp 3,2 triliun), Kepulauan Talaud (Rp 2,6 triliun), Mimika (Rp 2,4 triliun), dan Badung (Rp 2,2 triliun).

Selanjutnya Tanah Bumbu menempati posisi keenam dengan Rp 2,11 triliun, diikuti Balangan (Rp 1,86 triliun), Tabalong (Rp 1,82 triliun), Kutim (Rp 1,71 triliun), dan Kabupaten Berau di posisi kesepuluh dengan Rp 1,67 triliun.

Secara keseluruhan, total simpanan dana milik pemerintah kabupaten yang tersimpan di perbankan mencapai Rp 134,256 triliun.