Anggota DPRD Kutim. Uci. Dok. MemonesiaKUTAI TIMUR – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, Uci, menyerukan masyarakat untuk menolak keras praktik politik uang jelang Pilkada 2024. Ia menegaskan, tindakan ini tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga berpotensi menghadirkan pemimpin yang tidak kompeten dan hanya mementingkan kelompok tertentu.
“Politik uang harus dilawan. Ini tugas kita bersama untuk terus menyosialisasikan bahaya praktik ini kepada masyarakat,” ujar politisi PKB tersebut.
Menurut Uci, politik uang menjadi akar dari banyak persoalan, termasuk suburnya korupsi dan keputusan politik yang hanya menguntungkan segelintir pihak. “Pemimpin yang lahir dari politik uang biasanya tidak punya kapasitas dan hanya bertindak sebagai boneka para pemodal,” tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa politik uang melahirkan demokrasi yang cacat. Kampanye politik menjadi ajang transaksi, bukan tempat menyampaikan gagasan atau program. “Politik uang itu mahal, bukan soal visi atau program, tetapi soal membayar simpati dengan uang. Akibatnya, rakyat mendapat pemimpin yang jauh dari harapan,” katanya.
Uci mengajak semua pihak, mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga publik figur, untuk aktif menyuarakan penolakan terhadap politik uang. Ia juga meminta masyarakat berani melapor jika menemukan praktik tersebut.
“Jangan biarkan suara kita dibeli demi kepentingan sesaat. Laporkan kepada pihak berwenang jika ada transaksi politik uang. Untuk masa depan Kutai Timur yang lebih maju dan sejahtera, hanya ada satu cara: lawan politik uang,” tegas Uci.
Dengan Pilkada serentak yang semakin dekat, Uci berharap gerakan masif untuk menolak politik uang dapat menjadi kunci terciptanya demokrasi yang bersih dan berkualitas.
No Comments