KUTIM – Rumah sakit (RS) Tipe D di Kecamatan Muara Bengkal, Kutai Timur sebentar lagi akan difungsikan. Maka perlu adanya suntikan anggaran dari Pemerintah agar segala kebutuhan operasional terpenuhi.
Hal itu diungkap, Anggota Komisi A DPRD Kutim Nove Tyty Paembonan mengatakan wacana pengoperasian RS Muara Bengkal dilaksanakan bersamaan dengan perayaan HUT Kutim ke-24 baru-baru ini. Namun pelaksanaannya kembali tertunda akibat belum ditetapkan direktur RS Muara Bengkal.
Adanya direktur RS Muara Bengkal merupakan syarat dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dimana Pemkab Kutim menjadi RS Tipe D Muara Bengkal menjadi salah satu BLUD.
Untuk penentuan direktur RS Muara Bengkal, nama beberapa kandidat telah di pegang Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, hanya saja masih menunggu keputusan dari Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Novel menjelaskan dalam pengembangan BLUD, RS Tipe D Muara Bengkal akan bertanggung jawab atas penggajian staf dan tenaga medisnya sendiri.
Hal ini sebagai ujian bagi RS Muara Bengkal dalam mengelola sumber daya manusia yang ada, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien.
Anggota Komisi A DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan, mengungkapkan pandangannya terkait langkah ini. Ia menyatakan bahwa meskipun pengelolaan dan pembiayaan diatur dan dikelola oleh RS Muara Bengkal sendiri sebagai BLUD, Pemerintah Daerah tetap harus memberikan dukungan anggaran untuk pengoperasian RS Muara Bengkal.
Ini adalah langkah penting dalam menjaga kelangsungan operasional rumah sakit dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan tetap optimal.
Sebagai sebuah instansi baru yang dimiliki oleh Pemkab Kutai Timur, RS Muara Bengkal membutuhkan dukungan penuh, baik dari segi anggaran maupun pelaksanaan pelayanan kesehatan. Maka keputusan menjadikan RS Muara Bengkal sebagai BLUD ini diharapkan akan membawa perubahan positif dalam layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
“Karena dengan menjadi BLUD, maka pengelolaan rumah sakit dilakukan oleh Direktur RS Muara Bengkal. Mulai dari manajemen keuangan, penggajian karyawan dan sebagai. Tapi harapan saya pemerintah daerah tidak lepas tangan. Karena ini lembaga baru maka harus diberikan suntikan anggaran. Jangan dilepas begitu saja,” pungkas Novel. (adv)